Gelar FGD Distribusi Hasil Perikanan di Lamongan, KKP RI Ungkap Hal Ini. 👇
Lamongan (beritajatim.com) – Dalam rangka menyusun strategi pengaturan rantai distribusi hasil perikanan, Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia (KKP RI) menggelar Focus Group Discussion (FGD).
Turut hadir dalam FGD ini di antaranya Kepala PPN Brondong, Ibrahim, Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Lamongan, Yuli Wahyuono, Pimpinan Perusahaan Perikanan di Jatim, Pelaku Usaha Pemindangan Ikan di Lamongan, dan para tokoh penting lainnya.
Diketahui, FGD tersebut menguraikan tentang penataan distribusi hasil perikanan, bertempat di Gedung PPN Brondong, Kabupaten Lamongan, pada Selasa (7/11/2023).
Baca Juga: Tim Gabungan Tertibkan Alat Peraga Kampanye di Sejumlah Titik Kecamatan Bangil
Sebelum dilakukan FGD lebih mendalam, pada kesempatan ini juga dilakukan penandatanganan kerjasama antara supplier dan pemindang Lamongan.
Tak cukup itu, KKP RI sekaligus mensosialisasikan STELINA (Sistem Ketelusuran dan Logistik Ikan Nasional) demi memudahkan pelaku usaha dalam memenuhi syarat ekspor perikanan serta mencegah IUU Fishing atau pencurian ikan.
Direktur Logistik KKP RI, Berny A Subki menjelaskan bahwa tujuan FGD ini untuk menyusun strategi pengaturan rantai distribusi hasil perikanan, yang meliputi fasilitasi kerjasama antar pelaku usaha perikanan dalam mendukung distribusi hasil perikanan, sosialisasi dan fasilitasi pengisian database.
Baca Juga: Ratusan Mahasiswa Injak Bendera Israel di Depan Kantor Konjen AS
“Acara ini juga bertujuan mempertemukan supplier ikan dengan pemindang guna pengaturan distribusi hasil perikanan, sehingga dapat menjaga pasokan dan ketersediaan bahan baku industri pengolahan ikan,” ungkap Berny.
Berny menyebutkan, ada beberapa masalah terkait distribusi hasil perikanan untuk bahan baku industri, khususnya pemindangan, meliputi panjangnya rantai pasok distribusi, keterbatasan layanan jasa logistik, tingginya biaya pengiriman, serta keterbatasan sarana dan prasarana penyimpanan serta pengangkutan.
Di sisi lain, Berny mengatakan, pada tahun 2022 terdapat kebutuhan bahan baku produk perikanan untuk indsutri pemindangan sebesar 577.900 ton.
Baca Juga: Bupati Sidoarjo Apresiasi Kades Atas Penerimaan PBB-P2 Tahun 2023
Lalu berdasarkan data dari Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap, diketahui bahwa sebaran produksi perikanan hasil tangkapan yang dapat menjadi bahan baku pindang hampir sebagian besar terdapat di Indonesia Bagian Timur.
Rinciannya yakni Maluku sebesar 225.719 ton dengan jenis ikan utama meliputi ikan layang, ikan tongkol, lemuru dan cakalang. Kemudian di Sulawesi Utara sebesar 193.103 ton dengan jenis ikan utama seperti cakalang, layang dan tongkol.
Serta Sulawesi Selatan sebesar 144.930 ton dengan jenis ikan utama meliputi layang, tongkol, cakalang, kembung, dan lemuru, dan Maluku Utara sebesar 135.088 Ton dengan jenis ikan utama meliputi layang, tongkol, cakalang dan kembung.
Oleh sebab itu, sambung Berny, Ditjen PDSPKP Direktorat Logistik melakukan penataan distribusi hasil perikanan, yakni penataan rantai pasok distribusi hasil perikanan, pengelolaan kelembagaan pelaku usaha distribusi perikanan.
Baca Juga: ICCWA Gelar Golden Group Indonesian Entrepreneur Summit 2023
“Termasuk fasilitasi kemitraan dalam mendukung usaha distribusi hasil perikanan, penyediaan layanan akses transportasi bagi pelaku usaha perikanan, fasilitasi akses pasar dan permodalan untuk pengembangan usaha distribusi perikanan, serta penerapan distribusi ikan bagi pelaku usaha perikanan,” tuturnya.
Lebih lanjut, Berny berharap, terdapat saran dan masukan dari para pelaku usaha pemindangan di Lamongan untuk dapat menyampaikan kebutuhan bahan baku industri pemindangan secara detail dan menginformasikan kondisi eksisting, rencana pengembangan serta tantangan yang dihadapi.
“Kami juga berharap para peserta FGD berperan aktif mengisi database ketertelusuran produk perikanan secara elektronik dengan mengintegrasikan sistem informasi mulai dari penangkapan, pembudidayaan, distribusi, pengolahan, dan pemasaran di Lamongan,” harapnya.
Menyikapi hal itu, Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Lamongan, Yuli Wahyuono turut mengungkapkan rencananya dalam mengembangkan industri pemindangan di Kabupaten Lamongan.
Baca Juga: Tim Gabungan Tertibkan Alat Peraga Kampanye di Sejumlah Titik Kecamatan Bangil
“Ada beberapa upaya yang ingin terus kami kembangkan, peningkatan mutu dan keamanan hasil perikanan, pemberian fasilitas bagi pemindang, serta strategi pemasaran dan branding produk pindang,” ungkap Yuli.
Sementara itu, Mujiono, sebagai perwakilan dari para pemindang di Kabupaten Lamongan dalam FGD berharap adanya stabilitas harga bahan baku pindang dan kemudahan dalam regulasi perijinan.
“Semoga ada peran-peran dari pihak tertentu, sehingga harga bahan baku pindang lebih stabil, termasuk kemudahan dalam ijin,” pungkasnya.
Tentang STELINA
Berny memaparkan bahwa STELINA adalah aplikasi yang berisi database ketertelusuran produk perikanan dari pelaku usaha perikanan secara elektronik. Hal itu seperti yang digunakan untuk menata distribusi hasil perikanan di Provinsi Maluku Utara.
Ketertelusuran itu menjadi bagian penting dalam rantai distribusi hasil perikanan untuk mengetahui informasi riwayat produk beserta pergerakannya. Tujuan utamanya adalah untuk mencatat dan mendokumentasikan asal-usul produk, termasuk bahan pendukung yang digunakan mulai pra produksi, produksi, pengolahan sampai pendistribusiannya.
Implementasi STELINA imi membutuhkan keterlibatan secara aktif dari para pelaku usaha perikanan di seluruh rantai pasok dan pemangku kepentingan dari hulu ke hilir dan pemasaranmya, sebagaimana sudah diatur pada Permen 29 Tahun 2021 tersebut.
Dengan semua itu, semua pihak dapat bersama-sama menjalankan pengelolaan perikanan yang lebih bertanggungjawab, untuk memberikan jaminan keamanan pangan bagi masyarakat. [riq/ian]
—
Ikuti kami di 👉https://bit.ly/392voLE
#beritaviral #jawatimur #viral berita #beritaterkini #terpopuler #news #beritajatim #infojatim #newsupdate #FYI #fyp