Ketua DPR Pastikan Agenda Pemilu Tak Ganggu Pembahasan UU. 👇
Jakarta (beritajatim.com) – Ketua DPR RI Puan Maharani memastikan agenda pemilu tidak akan mengganggu pembahasan Undang-undang (UU). Kinerja DPR akan berjalan dengan normal.
“Pemilu merupakan alat dalam menyempurnakan penyelenggaraan demokrasi. Melalui Pemilu rakyat dapat menilai, mengevaluasi memperbaharui maupun tidak melanjutkan mandat kepada Presiden RI, DPR RI, dan DPD RI,” kata Puan saat memimpin Rapat Paripurna pembukaan Masa Persidangan II DPR tahun sidang 2023-2024, Selasa (31/10/2023).
Menurut Puan, DPR RI disebut akan terus melakukan tugas dan tanggung jawabnya. Dalam pelaksanaan fungsi legislasi, Puan mengungkap DPR tengah membahas 9 Rancangan Undang Undang yang saat ini sudah berada dalam tahap pembahasan Tingkat I.
“Penyelesaian pembahasan Undang Undang tidak boleh terganggu dengan agenda Pemilu yang sudah semakin dekat. DPR RI bersama dengan Pemerintah akan tetap fokus dan menjaga amanah rakyat demi menghasilkan peraturan perundang-undangan yang berkualitas,” tegas mantan Menko PMK itu.
BACA JUGA:
Anggota DPR RI Beber Hasil Survei Terbaru Pilpres 2024, Pasangan AMIN 28,91 Persen
Sementara dalam fungsi anggaran, DPR melalui komisi-komisi terkait disebut akan terus melakukan pengawasan pelaksanaan kebijakan APBN 2023 yang tinggal tersisa dua bulan lagi. Pengawasan tersebut bertujuan untuk memastikan kinerja APBN Tahun Anggaran 2023 berjalan secara efektif dan efisien.
“Serta mampu merespons dan mengantisipasi pelemahan ekonomi global yang sudah semakin terlihat pada awal kuartal keempat tahun ini,” ucap Puan.
Ditambahkannya, DPR RI bersama Pemerintah akan terus mencermati dinamika perekonomian global tersebut. Selain itu, kata Puan, DPR bersama Pemerintah akan mempersiapkan berbagai langkah antisipatif untuk menjaga ketahanan moneter, fiskal, dan stabilitas perekonomian nasional.
“Kita juga sedang menghadapi tekanan dari pertarungan Geopolitik dan Geo-ekonomi global, yang semakin akan dirasakan dampaknya pada rakyat, yaitu dalam bidang pangan dan energi, serta nilai tukar rupiah yang dapat berpengaruh pada inflasi. Pertumbuhan perekonomian dunia yang belum menguat, dapat berdampak pada perekonomian nasional,” paparnya.
“DPR RI akan terus mendukung Pemerintah dalam mencapai pengelolaan fiskal ke arah yang lebih sehat, berdaya tahan, serta mampu meningkatkan produktivitas untuk transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan,” imbuh Puan.
BACA JUGA:
Anggota DPR RI Asal Tuban Kampanyekan Pasangan AMIN Lewat Senam Bersama
Lebih lanjut, Puan menekankan saat ini DPR melalui Alat Kelengkapan Dewan (AKD) terus menjalankan fungsi pengawasan kepada Pemerintah. Ada beberapa kebijakan, isu, dan permasalahan di berbagai bidang yang menjadi perhatian khusus DPR.
Beberapa isu tersebut antara lain krisis pangan, dampak kekeringan dan krisis air bersih, kenaikan harga minyak dunia, kasus bullying, kasus cacar monyet, pembiayaan UMKM melalui fintech lending peer to peer (P2P) atau pinjaman online, dugaan penyalahgunaan dana pensiun di beberapa BUMN dan Kenaikan suku bunga BI rate menjadi sebesar 6%.
“DPR RI akan mendorong Kementerian dan Lembaga untuk bekerja responsif, terukur, berorientasi menyelesaikan masalah sehingga rakyat merasakan kehadiran Pemerintah dalam melindungi rakyat, mempermudah kehidupan rakyat dan mensejahterakan rakyat,” ujar Puan. [hen/beq]
—
Ikuti kami di 👉https://bit.ly/392voLE
#beritaviral #jawatimur #viral berita #beritaterkini #terpopuler #news #beritajatim #infojatim #newsupdate #FYI #fyp