Presiden Jokowi Diminta Evaluasi Kinerja 2 Menteri Terkait Hukum dan HAM. 👇
Jakarta (beritajatim.com) – Dinamika politik menjelang pemilu semakin memanas, para kontestan saling bersaing dengan gagasan dan kritik di ruang publik. Tujuan mereka adalah untuk meraih suara pemilih.
“Salah satu kontestan adalah Calon Presiden Ganjar Pranowo yang kerap menuduh adanya kecurangan, ketidaknetralan ASN, dan abuse of power oleh Calon Presiden Prabowo yang merupakan bagian dari penguasa saat ini,” kata Gigih Guntoro Direktir Eksekutif Indonesian Club, Senin (20/11/2023).
Ganjar juga mengecam keras Pemerintahan Jokowi terkait penegakan hukum, pelaksanaan HAM, pemberantasan korupsi, hingga demokrasi yang dianggap buruk. Ganjar memberikan nilai 5 dari 10 untuk Pemerintahan Jokowi.
“Tentu saja, penilaian Ganjar Pranowo ini harus direspon secara serius dan obyektif oleh Pemerintahan Jokowi. Jika tidak, maka kepercayaan rakyat bisa terkikis,” jelas Gigih.
Oleh karena itu, Presiden Jokowi harus segera melakukan evaluasi kinerja Kementerian yang bertanggung jawab atas penegakan hukum, pelaksanaan HAM, dan demokrasi. Kementerian Koordinator Politik Hukum dan Keamanan dan Kementerian Hukum dan HAM harus menjadi prioritas evaluasi.
Baca Juga: Koalisi Ganjar-Mahfud Kuatkan Komitmen Menang di Pasuruan
Alasan pertama, Ganjar Pranowo mengkritik lemahnya penegakan hukum yang menjadi tanggung jawab Mahfud MD sebagai Menkopolhukam.
Mahfud MD dianggap gagal dan lemah dalam hal ini. Bahkan, Mahfud MD pernah memposting foto dengan pose salam tiga jari bersama dua pilot Garuda di atas kokpit dengan narasi #GanjarMahfud2024. Padahal, foto tersebut melanggar Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil (PKPS) atau Civil Aviation Safety Regulation (CASR) 121.547 tentang Admission to Flight Deck.
Alasan kedua, Ganjar Pranowo juga menyoroti Kementerian Hukum dan HAM yang dipimpin oleh Yasonna Laoly yang merupakan kader PDIP. Yasonna gagal menjadikan Kementerian Hukum dan HAM sebagai pengawas hukum dan pelaksana HAM, bahkan tercemar oleh kasus korupsi wakil menteri dan pejabat lainnya.
Selain itu, ada dugaan Yasonna Laoly menyalahgunakan wewenang sebagai menteri hukum dan HAM sekaligus caleg PDIP. Ada dugaan Yasonna Laoly menggunakan instrumen Kementerian Hukum dan HAM untuk memenangkan dirinya sebagai caleg dan juga calon presiden yang diusung partainya.
Kementerian Hukum dan HAM seakan terjebak dan tidak bisa bergerak cepat melakukan percepatan program pemerintahan. Karena Menterinya menjadi caleg PDIP, Wakil Menterinya tersangka korupsi, dan Sekretaris Jenderal Kementerian menjabat sebagai Pj Gub Sultra.
Presiden Jokowi harus berani mengambil keputusan dengan membersihkan unsur kepentingan politik yang mengganggu jalannya pemerintahan. Kegagalan kinerja Menkopolhukam dan Menhukham dalam melakukan penegakan hukum dan pelaksanaan HAM adalah bukti nyata bahwa para pembantunya ini sudah tidak sejalan dengan arah dan kepentingan negara lagi. (ted)
—
Ikuti kami di 👉https://bit.ly/392voLE
#beritaviral #jawatimur #viral berita #beritaterkini #terpopuler #news #beritajatim #infojatim #newsupdate #FYI #fyp