Seruan Politik Ulama Perempuan Tanggapi Pemilu 2024. 👇
Jakarta (beritajatim.com)– Ratusan tokoh perempuan yang tergabung dalam Jaringan Kongres Ulama Perempuan Indonesia (KUPI) merespon perkembangan politik di Indonesia. Selain itu mereka juga memberikan sikap dan menanggapi Pemilu 2024 dengan maklumat alias seruan politik.
Acara yang digelar di kawasan Fisip UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Senin (20/11/2023) ini menelurkan lima maklumat politik.
Melansir portal resmi Nahdlatul Ulama, Ketua Majelis Musyawarah KUPI, Hj Badriyah Fayumi mengatakan, agenda ini digelar dalam rangka mengajak berbagai elemen bangsa untuk mengambil peran aktif dalam mengawal demokrasi dan Pemilu 2024 agar berjalan dengan baik dan berada pada norma yang berlaku.
BACA JUGA:450 PPPK Ikuti Masa Orientasi, Sekda Tuban Pesan Agar Mengenali Etika Kerja
Berikut lima butir seruan Jaringan Ulama Perempuan Indonesia
1. Bahwa cita-cita luhur berbangsa dan bernegara sebagaimana tertuang dalam UUD 1945 adalah mewujudkan Indonesia yang benar-benar merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur.
Oleh karena itu, kekuasaan yang dipercayakan kepada para penyelenggara negara adalah semata untuk mencapai cita-cita tersebut dan bukan untuk digunakan secara sewenang-wenang. Sehingga mengkhianati nilai-nilai kemanusiaan, melukai rasa keadilan bangsa, dan merendahkan prinsip kedaulatan rakyat.
2. Bahwa sistem demokrasi di Indonesia mensyaratkan pemilihan presiden dan anggota legislatif sebagai washilah (sarana) menuju pencapaian cita-cita luhur berbangsa dan bernegara.
Oleh karena itu, norma-norma dan proses-prosesnya harus ma’ruf (baik) dalam arti sesuai peraturan perundang-undangan, menjunjung tinggi akal sehat, dan memberi ketenangan batin rakyat.
Segala upaya pelemahan demokrasi, manipulasi hukum, praktik money politic, dan penyalahgunaan kekuasaan dalam kontestasi politik tidak bisa dibenarkan. Keterwakilan Perempuan di Politik
3. Bahwa perempuan sebagai warga negara yang mencakup separuh penduduk Indonesia merupakan subjek penuh dalam membangun kehidupan bangsa dan negara. Perempuan selalu hadir pada saat-saat genting untuk ikut menjaga dan merawat tanah air, warga dan anak bangsa.
Oleh karena itu, perspektif, kepentingan, kemaslahatan, dan keterwakilan perempuan merupakan keniscayaan yang tidak dapat diabaikan dalam seluruh aspek penyelenggaraan pemilu, agar bermartabat dan berintegritas, sehingga dapat mewujudkan peradaban yang berkeadilan.
4. Bahwa masyarakat sipil berfungsi sebagai pilar penyangga bangsa yang tak henti memperjuangkan cita-cita luhur berbangsa dan bernegara. Serta tanpa lelah membela mereka yang tersingkir, terpuruk dan terluka dalam perjalanan bersama yang penuh liku-liku.
BACA JUGA:450 PPPK Ikuti Masa Orientasi, Sekda Tuban Pesan Agar Mengenali Etika Kerja
Oleh karena itu, daya kerja dan ruang gerak masyarakat sipil perlu terus kita kuatkan, pertahankan dan rawat. Karena sebagai bagian dari kekuatan warga bangsa, guna memastikan berlangsungnya proses berdemokrasi yang sejati.
5. Bahwa ulama perempuan Indonesia telah berperan penting dalam sejarah perjuangan bangsa dan negara, dan terus berperan aktif dalam merawat NKRI. Termasuk menjaga kedaulatan rakyat, memajukan perdamaian dan kesejahteraan umum, serta mencerdaskan kehidupan bangsa.
Oleh karena itu, atas dasar keterpanggilan iman dan keniscayaan sejarah. Maka ulama perempuan Indonesia bertekad mengambil peran kepemimpinan untuk ikut mengawal proses berdemokrasi yang sejati. Karena sebagai bagian dari kekuatan masyarakat sipil untuk mencapai cita-cita luhur berbangsa. Termasuk bernegara melalui pemilu bersih, jujur, aman dan berintegritas demi terwujudnya peradaban yang berkeadilan. (Aje)
—
Ikuti kami di 👉https://bit.ly/392voLE
#beritaviral #jawatimur #viral berita #beritaterkini #terpopuler #news #beritajatim #infojatim #newsupdate #FYI #fyp